Tinjau Bandara Soekarno Hatta H-1 Natal, Kapolri Minta Masa Karantina PPI Diawasi dengan Ketat

    Tinjau Bandara Soekarno Hatta H-1 Natal, Kapolri Minta Masa Karantina PPI Diawasi dengan Ketat

    JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, meninjau langsung proses penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (24/12/2021).

    Dalam tinjauannya di H-1 perayaan Natal, Sigit menyatakan melalui Bandara Soettaada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Negara Indonesia. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa karantina wajib selama 10 hari. 

    Untuk mengetahui proses pemeriksaan terkait dengan kedatangan saudara-saudara kita pelaku perjalanan internasional. Baru saja kami melaksanakan pengecekan, secara umum kita lihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma untuk melaksanakan karantina, " kata Sigit usai mengecek langsung di Bandara Soetta. 

    Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kepada seluruh petugas atau pihak terkait, untuk benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku perjalanan internasional harus diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. 

    Untuk memastikan PPI tak meninggalkan tempat karantina, Menurut Sigit, selain pengawasan secara manual, harus ada pemanfaatan aplikasi teknologi informasi.

    "Kemudian memastikan selama 10 hari masa karantina. Maka masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin pelaku perjalanan internasional tetap berada di tempat, " ujar eks Kabareskrim Polri itu.

    Sigit menegaskan, penegakan proses karantina terhadap PPI sangat penting, lantaran sebagai upaya untuk antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 juga masuknya varian baru Omicron ke Indonesia. Hal ini juga mencegah terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    "Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron,  dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini, kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa karantina, " ucap Sigit.

    Oleh karena itu, Sigit meminta kepada personel TNI-Polri, Satgas Covid-19, petugas bandara dan pihak lainnya yang terlibat, bekerjalah dengan maksimal,  proses karantina PPI harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, lakukan pemantauan dan pengawasan dengan ketat.

    Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan masa karantina ini, akan diberikan sanksi tegas. Menurut Sigit, semua itu dilakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman virus Covid-19. 

    "Terhadap pelanggaran yang ada silahkan diproses. Sehingga kita yakin seluruh proses berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini untuk kepentingan kesehatan yang lain. 

    Varian baru Omicron berkembang dengan kecepatan lima kali dan bisa bertransmisi pada orang yang pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan baik. Ini membuat masyarakat tak nyaman tapi harus kita lakukan karena keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, " papar Sigit.

    Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga sempat memantau penegakan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dam PLBN Entikong. 

    Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada pihak bandara maupun pelabuhan untuk menyiapkan strategi dan solusi bagaimana menghindari terjadinya kontak erat antar sesama pelaku perjalanan internasional saat melewati proses sebelum memasuki karantina.

    "Ini mohon dicarikan solusi, masalah waktu tadi sudah bagus ada kemajuan. Namun disisi lain memisahkan antara risiko agar tak terjadi kontak erat. Tolong dipikirkan. Ada beberapa masukan langsung dibawa ke wisma. Di wisma sambil menunggu ada ruang khusus kemudian dipisahkan terkonfirmasi atau tidak, " tutur Sigit.

    Sigit berharap, tahapan evaluasi rutin harus tetap dilakukan. Tidak boleh ada kontak erat antara masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. 

    "Ada kecenderungan untuk kontak erat dengan yang lain. Termasuk keluhan adanya antrean yang agak panjang dan kemudian waktunya agak lama yang memang harus dipikirkan. Bisa dipersingkat namun SOP prokes tetap dilaksanakan dengan optimal, " tutup Sigit.*** (Anton AS)

    Anton atong sugandhi

    Anton atong sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Motor Bensin Bisa Diubah Jadi Motor Listrik

    Artikel Berikutnya

    Amin

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pimpin KTT World Water Forum, Panglima TNI Sambut Kedatangan Presiden Jokowi Di Bali
    Satgasud PAM VVIP KTT World Water Forum Amankan Wilayah Udara Bali
    Dandim 1715/Yahukimo Kunjungi Koramil 1715-03/Kurima Untuk Mengecek Perencanaan dan Persiapan Renovasi Kantor Koramil Kurima
    DPR Apresiasi Jenderal Sigit Atas Penghargaan Bagi Satrio 
    Kearifan Masyarakat Bali Sejalan dengan Semangat World Water Forum ke-10
    Diduga Manipulasi Nilai TKDN, JMHI Desak Kemenperin untuk cabut Izin Impor dan Hapus TKDN PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM)
    Paska Kecelakaan Bus Rombongan SMK Disdikpora Himbau Sekolah Lakukan Study Tour di Dalam Kota
    Riki Pratama Utarakan Islam dan Pancasila Secara Universal dengan Sendirinya Bisa Beraktualisai 
    Miris Kebijakan Sekolah Mengakibatkan Puluhan Siswa Meninggal Dunia 42 lainnya Luka Berat
    Bayar Parkir di Pantai Pangandaran Motor 5.000, Mobil Pribadi 15.000, Bus Kecil 25.000, Bus Sedang 35.000 dan Bus Besar 75.000
    Figur Pendatang Baru di Kancah Politik Pilkada Pangandaran 2024 Tidak Memiliki Catatan Hitam
    Hardiknas Tahun 2024: Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani
    Ketua DPC PDIP: Dari 8 Pendaftar 6 Orang dari Kader PDIP dan 2 Orang dari Birokrat
    Ade Ruminah dan Enjang Nafandi Terima Tugas DPP Untuk Maju di Pilkada Pangandaran November 2024
    Hasil Observasi Untuk Pilkada Pangandaran 2024 Masyarakat Lebih Tertarik Pada Pendatang Baru
    Jawaban Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran atas pendapat Bupati terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2022.
    Bupati Pangandaran Hadiri Perpisahan Taruna PPKMP Poltek AUP Jakarta 
    Menuju Pangandaran Melesat, Ratusan Masyarakat Antar Joane Irwan Suwarsa Daftar Penjaringan Bacabup di DPC PDIP Pangandaran
    Blusukan Cawapres Gibran di Lampung dan Palembang, Diah Warih : Pastikan Koalisi Indonesia Maju Menang Satu Putaran
    Kisruh: RAPBD Kab Pangandaran 2024 Tidak Bisa Disyahkan karena Tidak Kuorum

    Ikuti Kami