Kemenag dan DPRD Pangandaran Bahas Kembali Raperda Penyelenggaraan Pesantren 

PANGANDARAN JAWA BARAT – Bertempat di Ruangan Badan Anggaran dan Musyawarah DPRD, Kementerian Agama (Kamenag) dan DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menggelar Rapat Kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Baca juga: Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo

Rapat dihadiri oleh Ketua MUI Pangandaran, Kabag Kesra, Kasubag Hukum Setda, Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP), Ketua Ansor, serta beberapa Ketua MUI Kecamatan, Rabu (22/06/2022).

Turut hadir mendampingi Kepala Kemenag: Kepala Subbag Tata Usaha H. Sarip Hidayat, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kegamaan Islam H. Asep Toni Supriatna juga Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah H. Hilman Saepullah, Kasi Pendidikan Madrasah H. Nana Supriatna.

Baca juga: Bupati Pangandaran Membuka Acara Training of Trainer Geber Pangaji

Pada pembahasan Raperda kali ini Pansus mengundang Kemenag dan unsur terkait untuk menyempurnakan Raperda Pesantren yang merupakan Perda inisiatif DPRD sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Supriana menjelaskan sebelumnya Kemenag sudah mengundang 23 Pimpinan Pesantren untuk membahas draf ini agar seluruh saran dan masukan terhadap draft Raperda ini bisa terakomodir.

Baca juga: Haul Gusdur Dan Tahlil Akbar Di Majalengka

Sementara keterlibatan Kemenag, menurut Supriana, baik itu Forum Pondok Pesantren dalam pembahasan Perda ini menganggap penting ikut terlibat dalam penyusunan walaupun kapasitasnya hanya sebatas turut berpikir.

Di depan rapat Pansus, pihaknya menyampaikan masukan dan saran apa yang telah diakomodir oleh para masyayikh, " kata Supriatna.

Baca juga: Bupati Pangandaran Sambut Kedatangan Jemaah Haji Pangandaran dari Tanah Suci

Menurutnya, secara umum dari pembahasan itu tidak banyak...ya, karena dianggap sudah memenuhi ekspektasi pesantren, hanya ada beberapa poin yang  menjadi perhatian dan sedikit substantif, ” jelas Supriana.

Dalam rapat kerja kedua ini disepakati adanya penambahan ayat di pasal 4, yaitu menjadi "Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam wasatiyah melalui pengembangan prinsip-prinsip tawassuth, tawazun, ta’asul dan tasamuh, " sebutnya. (Anton AS) 

Baca juga: Panglima TNI Tinjau Pengamanan dan Misa Natal 2022